Sidang Gugatan Pilpres Hotman Paris 2024

Hotman Paris Hutapea yakin partainya akan dengan mudah membantah dalil-dalil kubu Anies Cak Imin dalam sidang hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi.

Anggota tim kuasa hukum Prabowo-Gibran menyebut tim kuasa hukum Anies hanya berputar-putar mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024, termasuk soal bantuan sosial (kesejahteraan).

Menurutnya, kubu Anies harusnya terus mempertanyakan hasil pemilu presiden.

Menurut Hotman, jika penyaluran bansos ilegal, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah turun tangan sejak lama.

Jadi pertanyaan 01 ini sebenarnya cukup dijawab dalam satu paragraf, satu paragraf saja, karena yang lain hanya bertele-tele kesana kemari, kata Hotman usai sidang perdana perselisihan Pilpres 2024 di Parlemen. Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27 Maret 2024).

Pertanyaan itu bisa dijawab dalam satu kalimat, bansos sah sesuai aturan dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menilai bansos, lanjut Hotman seperti dilansir Kompas.com.

“Sepanjang sejarah karir saya, contoh surat tuntutan atau jenis pemanggilan yang paling goyah adalah apa yang kita gugat, apa yang dibicarakan dalam masalah kesejahteraan,” ujarnya.

Hotman memperkirakan 90 persen isi persidangan Anies-Muhaimin menyangkut kesejahteraan sosial dan dia yakin permintaan itu bisa dengan mudah dipenuhi.

Menurut Hotman, jika penyaluran bansos ilegal, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah turun tangan sejak lama.

Dalam sidang pagi tadi, Anies selaku penggugat menyebut berbagai intervensi kekuasaan terjadi sepanjang pemilu 2024 termasuk mempolitisasi kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, intervensi kekuasaan tersebut mengancam independensi sehingga pemilu 2024 tidak bisa terselenggara sebagai pemilu yang dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil.

Ada ancaman terhadap penerima kesejahteraan sosial

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Anies-Muhaimin mengklaim ada upaya ancaman terhadap pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Terutama mereka yang menerima bantuan sosial (Bansos).

Saat saya membacakan Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) di depan Mahkamah Konstitusi pada Rabu (27/3/2024), tergambar intimidasi tersebut terjadi di beberapa daerah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi.

Intimidasi yang dialami keluarga pendukung dan simpatisan paslon nomor urut 14. 1 terjadi di daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, dengan ancaman penarikan dan pembekuan bantuan yang diterima,” ujarnya. kata pengacara Anies-Muhaimin.

Manfaat bansos yang akan dipotong antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Upaya intimidasi tersebut diduga dilakukan oleh aparatur sipil negara dan perangkat desa.

Keingintahuan lainnya tentang layanan kesejahteraan adalah adanya tambahan beras bergambar Prabowo-Gibran.

Ada pula pembagian bansos dengan tas warna-warni yang senada dengan warna pakaian kampanye Prabowo-Gibran.

Kecurangan kesejahteraan diyakini berdampak besar pada perolehan suara Pilkada Prabowo-Gibran.

“Sebelumnya elektabilitas Prabowo sebesar 23 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Ganjar sebelum Agustus 2024.

Mulai Oktober 2023, kualifikasi mereka (Prabowo-Gibran) melebihi 30 persen dan terus meningkat hingga 51,8 persen pada Januari-Februari 2024.

“Ini bagian dari kebijakan masif bantuan sosial dan mobilisasi sumber daya nasional,” kata pengacara Anies-Muhaimin.

Kampanye Jokowi yang terselubung

Dalam kesempatan yang sama, anggota tim kuasa hukum Anies-Muhaimin, Bambang Widjajanto mengatakan, Presiden Joko Widodo ikut serta dalam kampanye rahasia kemenangan Prabowo-Gibran.

Jokowi menjalankan kampanye rahasia ini dengan mengunjungi daerah-daerah di mana Prabowo kalah dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Pelanggaran berupa keterlibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan paslon 02 terlihat dan dibuktikan oleh partai lain yang membuat keputusan mereka di banta hotman paris sidang pilpres.